Politik: Pentingnya Pencitraan

Sekali-kali membahas tentang dunia politik, gak masalah kan, kali aja ada manfaat yang bisa diambil.

Kita yang terbiasa dengan up to date berita di media massa yang sering mempublikasikan pencitraan seseorang menjelang pemilu maupun baik itu pemilihan kepala daerah sampai pemilihan presiden. Jika boleh berkata bosan...! mungkin itu kalimat yang tepat untuk saya katakan, karena sudah sering tampil dimedia massa memuat pencitraan seorang "X" yang menjadi seorang calon yang sebelumnya dengan penuh janji manis, pada kenyataannya mengecewakan. Suasana politik di negara ini yang dibangun di media tidak seindah fakta lapangan. Sepertinya perlu diganti pencitraan itu dengan yang lebih bermanfaat lagi, atau istilah kerennya meritokrasi.

Padahal sistem ini bukan barang baru lagi, dinegara lain seperti Jepang, India, Tiongkok, Hongkong telah berhasil menerapkan sistem adopsi politik meritokrasi ini. Sistem ini merupakan satu prinsip yang mampu menjaring beragam kemampuan di aneka sektor dalam masyarakat. Meritokrasi merupakan salah satu pilar kebijakan dalam nilai-nilai universal politik. Dalam kamus Wikipedia, istilah meritokrasi ini berasal dari kata merit yang berarti manfaat dan merujuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan kepada yang berprestasi atau yang berkemampuan dalam dunia politik.

Dinegara barat, meritokrasi diperoleh berdasarkan hasil pemilihan umum. Calon pemimpin dari pemerintahan maupun dari partai telah menyiapkan diri sejak awal dari citra pribadi sampai kepada program kerja. Kemudian program ini disosialisasikan melalui kampanye secara terbuka dan dikompetisikan dengan para calon pemimpin lawan politiknya. Tentunya program kerja tersebut didukung pula oleh rakyat, dengan harapan rakyat bisa memilih pemimpin secara rasional dan objektif. Sebagai bukti keberhasilan sistem ini negara Singapura dan Tiongkok mengedepankan sistem politik meritokrasi, padahal negera tersebut penganut ajaran konfusius.

Dengan meritokrasi negara akan diurus oleh orang-orang yang kompeten, pembangunan negara yang direncanakan akan dilaksanakan dengan baik, sehingga negara akan mengalami kemajuan, stabilitas tetap terjaga serta pembangunan akan berkesinambungan. 

Karakteristik politik demikian yang seharusnya layak dianut oleh bangsa indonesia. Memang untuk membuat suatu perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan, atau berdasarkan teori-teori semata. Proses penciptaan sistem politik meritokrasi hanya terjadi apabila partai politik menawarkan figur terbaik yang dihasilkan berdasarkan kemampuan. Meritokrasi akan melahirkan pemimpin yang kompeten setelah ditempa proses dan memiliki akar serta penerimaan publik.

Pola ini muncul sebagai jawaban dari persoalan politik yang terjadi di masyarakat. Masyarakat awam kini sudah mempertanyakan apakah proses demokrasi di negara ini dapat diarahkan kepada konsolidasi atau justru kembali ke masa otoritarian. Maka untuk memudahkan itu, partai politik seharusnya dapat membangun kepercayaan masyarakat, karena hal ini menjadi prasyarat utama dalam menjaga konsolidasi demokrasi.

Memperkuat sistem meritokrasi dalam kepartaian merupakan langkah awal dalam memperbaiki sistem partai, selain memperkokoh ideologi partai juga sebagai nilai dasar untuk perjuangan. Partai politik tanpa ideologi ibarat raga tanpa jiwa, seolah tidak memiliki tujuan dan cita-cita perjuangan. Ideologi menjadi nilai bersama yang mengarahkan pemimpin dan para kader partai kepada cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dan dengan ideologi, partai politik dapat menentukan koalisi atau tidaknya dengan partai lainnya.

Proses Internalisasi Nilai 

Internalisasi nilai pada kader partai politik adalah berfungsi untuk pendidikan politik agar kelak dapat melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan memasyarakatkan nilai ideologi. Proses inilah yang akan membentuk calon legislatif dan calon presiden yang benar-benar kompetensi. Penguatan ideologi partai politik dan kaderisasi adalah kunci untuk membenahi infrastruktur politik di Indonesia. Dengan demikian ada korelasi antara perbaikan taraf kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan instrument dalam sistem politik.

Sistem meritokrasi harus dimulai dari hilir, yaitu berkaitan dengan transparansi kepada publik. Transparansi tersebut dapat berupa laporan kinerja dari para wakil rakyat dan transparansi laporan keuangan dari partai politik kepada publik. Hal ini dapat dilakukan melalui instrumen media secara berkala. Apabila sistem meritokrasi tersebut sudah berjalan, kemudian membangun sebuah struktur pembagian fungsi di tubuh partai politik yang akan lebih bersifat aplikatif untuk optimalisasi kerja kader partai. Sebagai contoh struktur partai dapat dibagi menjadi tiga fungsi yaitu, fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi profesional.

Dengan pembagian ini, maka kader-kader politik akan bekerja secara internal sesuai dengan cita-cita mereka ketika terjun di masyarakat. Sementara orang yang memiliki keinginan berkembang secara organisasional akan lebih fokut kepada kinerja profesional partai. 

Berdasarkan sumber pemerhati politik.